Rafah Pasca-Genosida... Upaya Israel untuk Mengelak dari Kewajiban Membangun Gaza

Rafah Pasca-Genosida... Upaya Israel untuk Mengelak dari Kewajiban Membangun Gaza Pemerintah pendudukan Israel terus mendorong pembentukan s...

Rafah Pasca-Genosida...

Upaya Israel untuk Mengelak dari Kewajiban Membangun Gaza

Pemerintah pendudukan Israel terus mendorong pembentukan sebuah kota baru di sebelah timur Rafah, di selatan Jalur Gaza. Langkah ini bertepatan secara waktu dan politik dengan kewajiban dari kesepakatan peta jalan terbaru di Kairo, yang mengamanatkan pemberian akses kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza agar dapat memasuki wilayah tersebut dan menjalankan tanggung jawabnya.

Kesamaan waktu ini mencerminkan upaya pendudukan untuk membentuk ulang fakta di lapangan, yang akan mengosongkan setiap pengaturan transisi Palestina dari substansinya, sekaligus membangun alternatif di lapangan yang dikelola di luar kerangka nasional.

Data yang beredar mengindikasikan bahwa Perdana Menteri pendudukan Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz telah mengeluarkan instruksi langsung untuk memulai pembangunan infrastruktur sebuah kota di Rafah, yang terletak di dalam apa yang disebut "garis kuning", sesuai dengan pembagian wilayah militer yang baru dibuat.

Keputusan ini diambil sekitar dua minggu lalu, sejalan dengan beredarnya usulan untuk memasukkan pasukan internasional ke Gaza. Hal ini mengisyaratkan adanya jalur terpadu untuk merekayasa ulang lingkungan keamanan dan demografi di wilayah tersebut.

Usulan yang sedang dibicarakan ini sebelumnya telah diperingatkan bahayanya oleh Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania pada Januari lalu. Lembaga tersebut mengungkap adanya kesepakatan Israel-Amerika untuk mendirikan apa yang disebut "Kota Hijau" di Rafah, selatan Jalur Gaza, dan menjadikannya sebagai solusi untuk menampung penduduk Gaza yang terusir, yang telah hidup di tenda-tenda pengungsian yang rusak selama hampir seribu hari.

Tujuan yang Berbahaya

Proyek ini—menurut rencana Israel—bertujuan mengumpulkan warga Palestina yang terusir di titik-titik tertentu yang berada di bawah pengawasan ketat, dengan menciptakan permukiman alternatif di wilayah yang telah dihancurkan oleh serangan militer Israel di timur Rafah. Hal ini memungkinkan pasukan pendudukan untuk mengontrol sepenuhnya pergerakan, masuk, dan keluar, serta mereproduksi pola segregasi spasial dalam bentuk kanton-kanton tertutup, yang membatasi kehidupan sipil dan merusak setiap administrasi Palestina yang mandiri.

Pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Israel mengindikasikan bahwa Uni Emirat Arab (UEA) akan menangani pendanaan dan pelaksanaan proyek ini. Hal ini membuka ruang bagi pertanyaan mengenai sifat peran regional dalam pengelolaan wilayah tersebut di masa depan, serta batasan konsistensinya dengan komitmen politik yang diatur dalam pemahaman Kairo.

Sebaliknya, wacana resmi Israel mempromosikan proyek ini sebagai zona aman dan bebas senjata, dalam sebuah formulasi pemasaran yang mengabaikan realitas kontrol militer langsung.

Data keamanan menegaskan bahwa kota tersebut akan berada di bawah kendali dan kedaulatan tentara pendudukan Israel, dengan mewajibkan setiap orang yang masuk untuk menjalani prosedur pemeriksaan yang ketat. Pengaturan ini melampaui konsep tradisional zona aman, dan mengubahnya menjadi ruang pengawasan keamanan yang intensif, yang memicu kekhawatiran hak asasi manusia terkait kebebasan bergerak, privasi, hak atas perumahan yang layak, dan diskriminasi.

Peran bagi Milisi Proksi

Sumber-sumber yang mengetahui masalah ini mengungkapkan adanya permintaan Israel kepada pihak UEA untuk menyerahkan tugas pengelolaan keamanan harian kepada milisi lokal proksi yang setia kepada pendudukan, yang akan bertugas memeriksa penduduk dan mengelola pintu masuk.

Pendekatan ini bertentangan dengan apa yang diatur dalam kesepakatan peta jalan di Kairo, yang secara eksplisit mengamanatkan pembubaran milisi dan penyerahan senjata mereka. Hal ini justru mereproduksi struktur proksi yang digunakan untuk mengontrol masyarakat lokal di luar kerangka hukum Palestina.

Milisi-milisi ini mencakup elemen-elemen proksi, pencuri, dan penjahat yang direkrut oleh pendudukan selama masa genosida. Pemanfaatan mereka bertujuan untuk membangun geng keamanan lokal yang menjamin kepentingan pendudukan dan menindas penduduk, sehingga memperkuat model pemerintahan tidak langsung, di mana tugas-tugas pengawasan harian didelegasikan kepada agen-agen lokal di bawah pengawasan militer Israel yang penuh.

Dorongan terhadap rencana ini muncul pada momen yang sangat sensitif, menjelang pelaksanaan pasal-pasal peta jalan yang berkaitan dengan pemberdayaan Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza.

Proyek ini mencerminkan sebuah tren untuk melewati kewajiban tersebut dengan menciptakan realitas di lapangan yang alternatif, yang mengucilkan administrasi Palestina dan mendefinisikan ulang pengelolaan wilayah tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan Israel dan pendanaan eksternal.

Jika model ini berhasil diselesaikan, hal ini akan menciptakan preseden yang dapat diulang di wilayah lain, dan mengukuhkan pemecahan ruang populasi menjadi unit-unit yang terisolasi. Hal ini mengancam struktur sosial dan merusak peluang terciptanya administrasi sipil yang terpadu untuk wilayah tersebut.

Minggu, 9 Agustus 2026  

Pusat Informasi Palestina 

https://palinfo.com/news/2026/08/09/1115120/