Gaza Menolak Pengusiran... Warga Palestina tetap bertahan meski dilanda kehancuran

Gaza Menolak Pengusiran... Warga Palestina tetap bertahan meski dilanda kehancuran Di dalam sebuah tenda yang dikelilingi oleh bangunan-bang...

Gaza Menolak Pengusiran... Warga Palestina tetap bertahan meski dilanda kehancuran

Di dalam sebuah tenda yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan hancur di tengah Kota Gaza, duduk Abu Muhammad Raed di hadapan sebuah pemandangan yang merangkum sebagian dari kisah Palestina di wilayah tersebut: anak-anak yang mengantre mendapatkan air, perempuan-perempuan yang memasak di samping tenda, dan puing-puing yang mengelilingi tempat yang seharusnya menjadi rumah. Namun, pria ini tidak berbicara tentang pergi, melainkan mengatakan bahwa Gaza bagi warganya ibarat seorang ibu, dan meninggalkannya bukanlah hal yang mudah, karena akar keluarga, kakek-nenek, dan anak-anaknya tertanam di tanah ini. Kesaksian ini muncul di saat seruan-seruan baru Israel kembali bergaung, yang berbicara tentang mengeluarkan penduduk wilayah tersebut dengan dalih "migrasi sukarela".

Di dekatnya, Muhammad Abu al-Qumbuz menyampaikan masalah ini dengan formula yang lebih langsung. Pria ini mengatakan bahwa mencabut penduduk asli dari Gaza adalah hal yang sangat sulit, dan ia tidak akan meninggalkan wilayah tersebut, dengan berlandaskan pada fakta bahwa anak-anaknya tumbuh di sana sebagaimana ayah dan kakek-neneknya tumbuh. Sikap Abu al-Qumbuz ini muncul meskipun ia tinggal di dalam kamp pengungsian yang dikelilingi oleh bangunan yang rusak, dan ia tahu bahwa bertahan berarti melanjutkan penderitaan. Namun, ia memandang kepergian sebagai kerugian lain yang berkaitan dengan tanah dan akar sejarah.

Dalam pandangan sekilas di antara rasa sakit yang terpendam di dada para pemiliknya, mata Anda tidak akan melewatkan anak-anak yang berdiri untuk mendapatkan air, sementara tenda-tenda tersebar di sekitar mereka, dan di belakangnya tampak bangunan-bangunan yang terkena kerusakan. Dalam detail kecil inilah terkumpul paradoks yang mengatur kehidupan penduduk Gaza: anak-anak yang hidup dengan sisa-sisa perang yang panjang, tetapi pada saat yang sama mereka terus pergi ke titik-titik distribusi air, makan, bermain, tidur, dan hidup di tempat yang sama. Ini adalah gambaran keteguhan (*sumud*) sebagai praktik sehari-hari, bukan sekadar slogan politik.

"Kami Tidak Akan Meninggalkan Tempat Kami Tumbuh"

Dengan sikap yang spontan, pembicaraan yang natural, dan ungkapan yang lugas, Muhammad Abu al-Qumbuz memberikan alasan mengapa ia berpegang teguh pada tempat ini, menjelaskan bahwa anak-anaknya lahir dan tumbuh di sini, sesederhana itu, dan tidak ada alasan lain yang cukup untuk mencabut akar dari tanah ini, betapapun hangusnya tanah tersebut bersama penghuninya.

Gagasan ini berulang dalam banyak kesaksian dari Gaza; tempat ini bagi penduduknya bukan sekadar ruang geografis yang bisa diganti dengan tempat lain, melainkan sebuah jaringan yang terdiri dari rumah, lingkungan, pemakaman, sekolah, kenangan, dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, kembali ke tempat tersebut, bahkan ketika rumah itu sendiri sudah tidak ada, muncul sebagai salah satu manifestasi keteguhan yang paling jelas.

Di selatan Jalur Gaza, di mana para petani berusaha memulihkan hubungan mereka dengan tanah meskipun area yang dapat diakses semakin sempit, petani Khalid al-Ashtal bekerja di tanahnya yang berjarak sekitar 500 meter dari "garis kuning", terlepas dari bahaya yang mengintai para petani di wilayah tersebut. Al-Ashtal mengatakan: "Apa yang tersisa dari Gaza adalah tanah mereka, dan saya serta rekan-rekan saya akan terus menggarapnya meski penuh risiko."

Di balik kisah al-Ashtal, terdapat kisah lain yang lebih mendalam; petani Salama Muhanna (71 tahun), sebelum perang genosida, mengelola sebuah bank benih di al-Qarara yang menampung sekitar 70 ton benih dari 42 jenis tanaman lokal, sebelum bank tersebut hancur selama perang. Setelah itu, ia bersama petani lain mulai membangun kembali stok kecil yang mencakup sekitar 32 varietas benih lokal, dan mereka menyimpannya di sebuah tenda di Deir al-Balah. Bagi para petani ini, benih bukan sekadar materi pertanian; ia adalah sarana untuk mempertahankan kemungkinan bertani dan kelangsungan hidup pertanian di masa depan.

Kelangkaan Benih

Jika tanah pertanian bagi Khalid al-Ashtal adalah sumber mata pencaharian, maka bagi keluarga lain ia juga merupakan bukti bahwa kehidupan belum sepenuhnya terputus. Insinyur pertanian di Komite Internasional Palang Merah, Osama al-Mukhallalati, mengatakan bahwa apa yang sedang dibangun kembali dari bank benih ini hanyalah bagian yang sangat kecil dari kebutuhan sektor pertanian di wilayah tersebut, namun upaya ini tetap penting di tengah kerugian besar yang dialami sektor pertanian.

Jika kita beralih dari tenda ke lahan pertanian, gambaran keteguhan lainnya muncul; bank benih yang dulunya memiliki stok besar tanaman lokal kehilangan sebagian besar kemampuannya selama perang, tetapi para pengelolanya tidak menyerah pada gagasan tersebut. Mereka mengumpulkan kembali benih yang bisa didapat dari para petani, dan memulai siklus pertanian baru dalam kondisi yang sangat primitif. Ini adalah upaya untuk mempertahankan kemungkinan masa depan di saat memenuhi kebutuhan masa kini pun terasa sulit.

Bentuk keteguhan ini tidak lepas dari risiko langsung; para petani yang bekerja di dekat "garis kuning" mengatakan bahwa mengakses lahan pertanian menjadi semakin berbahaya, terutama karena sebagian besar lahan yang digunakan sebelum perang kini berada di bawah kendali militer Israel atau di dekat garis tersebut. Namun demikian, Khalid al-Ashtal menegaskan bahwa ia tidak berniat pergi, dan ia akan menanam apa pun yang tersisa dari tanah yang bisa dijangkau.

Kisah ini mengungkap bahwa keteguhan tidak hanya terbatas pada penolakan untuk keluar dari Gaza, tetapi juga meluas pada upaya mempertahankan pekerjaan, keterampilan, dan pola hidup yang ada sebelum perang. Pertanian bagi masyarakat yang sebagian ekonominya bergantung padanya bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan salah satu cara untuk membangun kembali masyarakat. Ketika seorang petani mempertahankan benih lokal atau menanam kembali tanahnya, ia sedang berusaha menjaga siklus produksi tetap berjalan, meski dalam skala yang terbatas.

Upaya untuk Hidup dengan Apa yang Tersedia

Pemandangan yang sama terulang di pasar, dapur umum, dan toko roti. Menurut laporan terbaru Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), hingga 3 September 2026, 25 lembaga mitra menyiapkan sekitar 734.000 porsi makanan setiap hari melalui 103 dapur umum, sementara 22 toko roti yang mendapat dukungan memproduksi sekitar 90.000 bungkus roti setiap hari. Ini bukan kembali ke kehidupan normal, tetapi bukti bahwa masyarakat masih terus mengatur dirinya sendiri di sekitar kebutuhan dasar.

Dalam salah satu angka yang paling bermakna, laporan PBB tersebut menyatakan bahwa rumah tangga di Gaza masih menghadapi kerentanan yang sangat tinggi dalam mendapatkan air; 91% rumah tangga yang dievaluasi menghadapi tingkat kerawanan air sedang hingga tinggi. Meskipun demikian, operasi distribusi air, pengoperasian sumur, serta pengelolaan toko roti dan dapur umum terus berjalan, yang merupakan jaringan layanan yang sangat bergantung pada bahan bakar dan suku cadang yang masuknya masih dibatasi.

Dari sinilah tragedi kisah Gaza menjadi lengkap: sebuah masyarakat yang terjepit antara seorang anak yang mengantre mendapatkan air karena air tidak tersedia secara alami, sebuah keluarga yang memasak di samping tenda karena rumah tidak lagi layak huni, dan seorang petani yang bertani di dekat zona berbahaya karena lahan yang tersedia semakin menyusut. Namun, tindakan-tindakan ini terus berlangsung hari demi hari, dan itulah yang memberi masyarakat kemampuan untuk bertahan hidup.

Di Tengah Berlangsungnya Genosida

Tekad warga Jalur Gaza untuk berpegang teguh pada tanah, tetap di sana, dan menolak pengusiran, tidak berarti tidak adanya perpindahan paksa. Laporan PBB yang diterbitkan pada 11 September 2026 menyatakan bahwa serangan udara dan darat Israel di wilayah berpenduduk masih menyebabkan korban jiwa, kerusakan properti, dan memicu pengungsian baru, meskipun ada kesepakatan gencatan senjata. Selama periode yang dicakup laporan tersebut, yaitu dari 31 Agustus hingga 6 September, situasi kemanusiaan di Gaza tetap sangat buruk, dengan kekurangan pasokan medis yang terus-menerus dan masalah pada air serta sanitasi.

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip oleh OCHA (dengan catatan mengenai sumbernya), 35 warga Palestina gugur sebagai syuhada dan 104 lainnya terluka selama periode 2 hingga 9 September. Sementara itu, saat laporan ini disusun untuk *Pusat Informasi Palestina*, Gaza kembali berduka atas 4 syuhada dalam satu hari, di antaranya seorang anak perempuan, serta pemuda Bashir al-Barsh, putra dari Direktur Kesehatan Jalur Gaza, Dr. Munir al-Barsh. Dengan demikian, jumlah total syuhada sejak gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 telah meningkat menjadi 1.390 syuhada, ditambah 4.801 luka-luka, sementara total kasus evakuasi dari bawah puing-puing mencapai 831 kasus.

Pada 8 September lalu, menurut laporan yang sama, sebuah serangan udara menghantam sebuah bangunan di al-Bureij di dekat dua sekolah milik PBB yang digunakan sebagai tempat penampungan, serta merusak rumah-rumah dan tempat penampungan di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa yang tercatat dalam insiden tersebut, tetapi sekitar 24 keluarga kehilangan tempat penampungan mereka, dan enam keluarga lainnya mengalami kerusakan. Dengan demikian, pengungsian baru dapat terjadi bahkan di lingkungan yang seharusnya berada di bawah gencatan senjata.

Mesin Keluarga Bekerja demi Bertahan Hidup

Laporan PBB juga menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan telah berlipat ganda sejak Oktober 2023, mencapai sekitar 86.000 rumah tangga, atau hampir seperempat dari total rumah tangga di Gaza. Informasi ini menambahkan dimensi sosial pada kisah keteguhan ini: perang tidak hanya menguji kemampuan individu untuk bertahan, tetapi juga mendistribusikan kembali peran dalam keluarga itu sendiri, dan menempatkan semakin banyak perempuan di depan tanggung jawab untuk menafkahi anak-anak serta memastikan makanan, tempat tinggal, dan air.

Kepulangan ke utara Gaza memiliki arti khusus dalam memahami fenomena keteguhan ini. Pada Januari 2025, ratusan ribu warga Palestina kembali ke utara setelah diizinkan melintas, meskipun banyak dari mereka tahu bahwa rumah mereka hancur atau rusak parah. Mereka yang kembali tidak menunggu selesainya rekonstruksi; kepulangan mendahului pembangunan kembali, seolah-olah prioritas bagi banyak dari mereka adalah memulihkan tempat (lokasi) sebelum memulihkan rumah.

Kepulangan tersebut menunjukkan bahwa pengungsian bagi banyak warga Palestina tidak secara otomatis berubah menjadi stabilitas di luar wilayah mereka. Ketika jalan dibuka, orang-orang membawa apa yang bisa mereka bawa dan berjalan ke utara, sebagian dengan berjalan kaki dan sebagian lagi dengan gerobak atau mobil, sementara kehancuran memenuhi pemandangan. Dengan demikian, kepulangan itu sendiri menjadi salah satu gambaran keteguhan kolektif yang paling jelas.

Mengambil Napas, Bukan Bermigrasi

Namun, gambaran ini tidak boleh menyederhanakan semua penduduk Gaza ke dalam satu sikap. Di sisi lain dari mereka yang mengatakan tidak akan meninggalkan wilayah tersebut, ada warga Palestina yang menyatakan ingin pergi karena perang, kehilangan rumah, dan tidak adanya peluang hidup. Pada Maret 2025, *Al Jazeera* melaporkan kesaksian warga Palestina, termasuk kaum muda, yang mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari Gaza. Adanya keinginan ini tidak menafikan keteguhan; melainkan mengungkap besarnya tekanan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dikonfirmasi oleh fakta bahwa puluhan warga Palestina kembali ke wilayah tersebut setiap hari meskipun menghadapi prosedur yang rumit dan risiko yang mereka hadapi, dan ada ribuan yang mendaftar untuk kembali dari Mesir, bahkan puluhan di antaranya terpaksa membayar uang tunai untuk mempercepat kepulangan.

Perbedaan yang penting adalah antara "keinginan untuk kehidupan yang lebih baik" dan "penerimaan untuk meninggalkan tanah di bawah tekanan". Seorang pemuda yang ingin keluar untuk belajar, bekerja, atau melindungi keluarganya tidak serta-merta memberikan sikap politik yang mendukung pengusiran, sebagaimana keluarga yang menolak pergi tidak berarti mereka menerima hidup di tenda selamanya. Kedua sikap ini mencerminkan kondisi luar biasa yang diciptakan oleh perang.

Pada September 2026, isu mengeluarkan warga Palestina dari Gaza kembali mencuat ke permukaan politik Israel. Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir mengajukan rencana tujuh tahun untuk migrasi yang disebut pemerintah Israel sebagai "sukarela", sementara Menteri Pertahanan Israel Katz memperbarui sikap yang mendukung kepergian penduduk wilayah tersebut. Menurut *Reuters*, seruan-seruan ini muncul menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026, dan kembali memicu kekhawatiran Palestina akan terulangnya pengalaman pengusiran historis.

Pemerintah pendudukan mengklaim bahwa pembicaraan ini berkisar pada "migrasi sukarela", dan menyangkal niat untuk memindahkan penduduk secara paksa. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap gagasan migrasi sukarela, tetapi ia mengatakan bahwa proyek-proyek pemukiman kembali Yahudi di Gaza yang diajukan oleh menteri-menteri sayap kanan ekstrem adalah tidak realistis. Sebaliknya, organisasi hak asasi manusia, negara-negara, dan badan-badan internasional berpendapat bahwa kondisi yang dialami oleh penduduk harus diperhitungkan ketika menilai sejauh mana "kesukarelaan" dari setiap perpindahan tersebut.

Sukarela atau Paksa?

Pada awal tahun 2025, pemerintahan AS, melalui ucapan Presiden Donald Trump, pernah mengajukan visi pengusiran paksa dengan nama "Pengembangan Kembali Gaza", yang mencakup "memindahkan penduduknya ke tempat lain". Usulan ini memicu penolakan luas dari Palestina dan dunia Arab. Setelah itu, pemerintahan AS mundur dari beberapa formulasi yang lebih langsung terkait pengeluaran penduduk, tetapi gagasan untuk membentuk kembali Gaza tetap menjadi bagian dari diskusi politik AS mengenai masa depan wilayah tersebut.

Peneliti Naomi Neumann, dalam analisis yang diterbitkan oleh *Washington Institute*, berpendapat bahwa gagasan "Riviera Gaza" mengabaikan, menurut penilaiannya, realitas hubungan Palestina dengan tanah dan konsep "keteguhan" (*sumud*). Ia memandang bahwa warga Palestina tidak memperlakukan Gaza sekadar sebagai tanah yang bisa diganti dengan tempat lain, melainkan sebagai bagian dari identitas, memori, dan masyarakat. Ini adalah interpretasi analitis yang diajukan oleh Neumann, dan bukan merupakan keputusan internasional yang mengikat.

Kesaksian petani Khalid al-Ashtal memberikan penerapan praktis dari konsep yang dibahas oleh Neumann ini: tanah bukan hanya lokasi tempat tinggal, melainkan sumber mata pencaharian, identitas, dan keberlanjutan. Ketika ia mengatakan akan menanam apa pun yang tersisa dari tanah tersebut meskipun penuh risiko, ia pada saat yang sama berbicara tentang makanan, pekerjaan, dan ikatan dengan tempat tersebut. Pada titik inilah keteguhan politik bertemu dengan keteguhan ekonomi dan sosial.

Tetap Bertahan di Tengah Habisnya Energi

Krisis energi muncul di latar belakang semua ini. Tanpa bahan bakar dan oli, pompa air, stasiun desalinasi, fasilitas sanitasi, rumah sakit, atau toko roti tidak dapat dioperasikan. OCHA menyatakan bahwa otoritas Israel telah menyetujui masuknya 13.445 liter oli mesin sejak Maret 2026, sementara 92.778 liter lainnya masih menunggu hingga laporan terbaru yang tersedia. Sebagian besar dari jumlah yang ditunggu tersebut dialokasikan untuk air, sanitasi, dan pengelolaan limbah.

Dengan demikian, pengepungan dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah rantai yang saling terhubung: kekurangan bahan bakar melemahkan pasokan air, lemahnya pasokan air memengaruhi kesehatan, kekurangan suku cadang melumpuhkan peralatan, dan kekurangan material menunda pembersihan puing-puing, sementara puing-puing tersebut mencegah keluarga kembali ke rumah mereka. Di tengah rantai ini, dampak perang tidak dapat diukur hanya dengan jumlah korban jiwa, karena masyarakat juga menghadapi pengurasan jangka panjang terhadap pilar-pilar kehidupan.

Di Mana Dewan Perdamaian?

Sebuah operasi gabungan dari Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi di Gaza mencapai sekitar 71,4 miliar dolar AS selama sepuluh tahun, sementara ratusan ribu unit perumahan rusak atau hancur, dan sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, tetapnya warga Palestina di Gaza tidak berarti bahwa kembali ke kehidupan normal sudah dekat; jalan menuju pembangunan kembali kota-kota itu sendiri akan panjang dan mahal.

Dalam laporan Dewan Perdamaian yang diserahkan kepada Dewan Keamanan pada Mei 2026, dewan tersebut mengakui bahwa gencatan senjata mengalami pelanggaran "hampir setiap hari" selama periode yang dicakup laporan, dan beberapa di antaranya bersifat serius, dengan dampak berupa tewasnya warga sipil, berlanjutnya rasa takut, dan terhambatnya akses kemanusiaan. Ini adalah poin penting karena berarti dokumen resmi dewan itu sendiri tidak memberikan gambaran tentang gencatan senjata yang bebas dari pelanggaran.

Namun, dewan tersebut memberikan interpretasi yang berbeda dalam dokumen yang sama mengenai alasan terhambatnya pelaksanaan. Dikatakan bahwa hambatan utama dalam menyelesaikan peta jalan, dari sudut pandang mereka, adalah penolakan Hamas untuk melucuti senjatanya, menyerahkan kendali paksa, dan mengizinkan transisi sipil di Gaza. Pada saat yang sama, dewan menegaskan bahwa semua pihak diwajibkan untuk mempertahankan gencatan senjata, dan setiap pelanggaran, apa pun sumbernya, dapat merusak jalannya proses (meskipun realitas di lapangan membantah adanya pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh pihak Palestina sejak berlakunya kesepakatan gencatan senjata).

Di sinilah muncul celah yang memicu kritik terhadap Dewan Perdamaian: dokumen tersebut mencatat pelanggaran, tetapi menjadikan pelucutan senjata Hamas dan perubahan politik di Gaza sebagai poros utama untuk kemajuan rencana tersebut. Dengan demikian, penilaian dewan berbeda dengan penilaian sumber-sumber Palestina dan hak asasi manusia yang berpendapat bahwa prioritas seharusnya adalah menekan Israel untuk menghentikan serangan dan memastikan akses bantuan.

Tanah Lebih Berharga daripada Rumah

Di sisi lain, peneliti Palestina Mohsen Mohammed Saleh memberikan kerangka analitis yang lebih luas untuk memahami kebijakan Israel terhadap tanah Palestina. Saleh berbicara tentang integrasi antara tindakan resmi dan tidak resmi Israel di Tepi Barat, dan menghubungkannya dengan apa yang ia sebut sebagai "aneksasi *de facto*" terhadap tanah tersebut. Meskipun pembicaraannya dalam konteks ini terutama berkaitan dengan Tepi Barat, kerangka yang ia berikan membantu memahami mengapa banyak warga Palestina memandang masalah penguasaan tanah sebagai perjuangan atas geografi, bukan sekadar konflik militer sementara.

Analisis ini mengajukan pertanyaan yang melampaui Gaza itu sendiri: apakah penghancuran tempat dan pengusiran berulang penduduknya dapat mengubah komposisi geografis dan demografis dalam jangka panjang? Ini adalah salah satu alasan mengapa kembalinya warga Palestina ke lingkungan mereka, bahkan di dalam tenda, memiliki nilai yang melampaui sekadar masalah tempat tinggal. Ini berarti bahwa proses perubahan geografi tidak menjadi final hanya dengan hancurnya bangunan.

Dalam aspek hak asasi manusia, *Human Rights Watch* dalam laporan globalnya tahun 2026 menyatakan bahwa pasukan Israel telah melakukan, menurut penilaian organisasi tersebut, pelanggaran luas yang mencakup pengusiran paksa dan tindakan-tindakan yang dianggapnya sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di sini, kesaksian warga Palestina biasa tetap menjadi yang paling langsung: "Apakah saya akan meninggalkan tanah ini?" Abu Muhammad Raed menjawab dengan penolakan, Muhammad Abu al-Qumbuz menolak untuk pergi, Rami Khiyal al-Omar mengatakan ia tidak akan meninggalkan tanah keluarganya, dan Khalid al-Ashtal kembali bertani meskipun penuh risiko. Mereka tidak serta-merta memberikan sikap yang seragam dalam setiap isu politik, tetapi mereka memberikan satu hal yang berulang: keinginan untuk melanjutkan kehidupan di Gaza.

Oleh karena itu, keteguhan Palestina di Gaza tidak boleh direduksi menjadi sekadar gambar seorang pria yang menolak mengungsi di depan kamera. Keteguhan juga terlihat pada seorang ibu yang menjaga anak-anaknya di dalam tenda, seorang dokter yang terus bekerja meski kekurangan peralatan, seorang tukang roti yang memproduksi roti, sebuah dapur yang mendistribusikan ratusan ribu porsi makanan, seorang petani yang menyimpan benih, sebuah keluarga yang kembali ke puing-puing rumahnya, dan para siswa yang berusaha melanjutkan pendidikan mereka. Ini adalah sebuah sistem sosial yang berusaha mencegah perang mengubah masyarakat hanya menjadi sekumpulan pengungsi.

Menciptakan Kehidupan dari Jantung Kematian

Sebaliknya, besarnya penderitaan membuat keliru jika keteguhan diubah menjadi tuntutan moral agar warga Palestina tetap bertahan apa pun kondisinya. Ada yang ingin pergi karena tidak ada lagi alasan untuk hidup di dalam wilayah tersebut. Namun, pertanyaan politik dan hukum yang lebih penting tetap ada: dapatkah seorang warga sipil mengambil keputusan untuk pergi atau bertahan dengan kebebasan yang sesungguhnya ketika ia dikepung oleh pemboman, kelaparan, ketiadaan tempat tinggal, air, dan keamanan? Di sinilah tepatnya terpusat salah satu isu paling sensitif dalam berkas pengusiran.

Di antara tenda Abu Muhammad Raed, lahan pertanian Khalid al-Ashtal, dan tenda Salama Muhanna tempat benih-benih kembali disimpan, serta di antara angka-angka PBB tentang korban jiwa, pengungsi, dan kelangkaan air serta makanan, terbentuklah gambaran Gaza setelah bertahun-tahun perang: sebuah masyarakat yang sangat lelah, tetapi tidak menyerah pada upaya untuk memproduksi kehidupan. Mungkin inilah makna keteguhan yang paling akurat; bukan bahwa orang-orang tidak takut, atau bahwa mereka tidak menginginkan kehidupan di luar lingkaran perang, melainkan bahwa, meskipun ada ketakutan, kelaparan, kehancuran, dan pengungsian, mereka masih berusaha menjadikan tempat ini sebagai tanah air yang layak untuk ditinggali.

Pada saat yang sama, berlanjutnya pelanggaran yang bahkan diakui oleh Dewan Perdamaian sendiri terjadi hampir setiap hari, dan terus jatuhnya korban jiwa menurut laporan PBB, berarti bahwa ujian keteguhan ini belum berakhir. Dan apa yang akan menentukan masa depan Gaza bukan hanya seberapa besar kemampuan penduduk untuk bertahan, tetapi juga kemampuan pihak-pihak internasional untuk memaksakan perlindungan nyata bagi warga sipil, menjamin bantuan, melakukan rekonstruksi, mencegah pengusiran paksa, dan mencapai pengaturan politik yang memungkinkan penduduk wilayah tersebut untuk hidup di tanah mereka dengan aman dan bermartabat.

22 September 2026

Pusat Informasi Palestina  

https://palinfo.com/news/2026/09/22/1118701/