Air Palestina: Di Bawah Kendali Israel dan Hilangnya Hak untuk Bertahan Hidup

Air Palestina: Di Bawah Kendali Israel dan Hilangnya Hak untuk Bertahan Hidup Masalah air di Palestina tidak pernah sekadar persoalan layana...

Air Palestina: Di Bawah Kendali Israel dan Hilangnya Hak untuk Bertahan Hidup

Masalah air di Palestina tidak pernah sekadar persoalan layanan publik atau gangguan teknis sesaat. Ia merupakan cerminan harian dari sebuah sistem kolonial yang mengendalikan sumber, kuantitas, dan infrastrukturnya, lalu menyuguhkan kehausan yang dialami rakyat Palestina seolah-olah itu adalah konsekuensi alami dari kelangkaan sumber daya. Di Tepi Barat dan Jalur Gaza, air bertransformasi menjadi alat penundukan: akses warga Palestina ke sumur mereka dibatasi, lapisan air tanah mereka dikuras, dan mereka dipaksa membeli sebagian dari hak mereka sendiri dengan harga yang sangat mahal, sementara pemukiman-pemukiman ilegal terus meluas dan dialiri air secara berlimpah dengan mengorbankan tanah serta penduduk aslinya.

Air Palestina: Hak yang Berada di Bawah Pendudukan

Palestina memang memiliki sumber daya air yang terbatas dan rentan, tetapi tidak habis seperti yang coba digambarkan oleh narasi Israel. Cekungan air tanah (akuifer) di Tepi Barat, Sungai Yordan, serta air permukaan dan mata air, membentuk fondasi alami yang dapat menopang kehidupan penduduk, pertanian, dan pembangunan. Namun, pendudukan Israel telah memaksakan kendali langsung atas sumber daya ini sejak tahun 1967, dan membatasi aktivitas pengeboran sumur, perbaikan jaringan, serta pemasangan jalur pipa air di bawah sistem perizinan militer yang berbelit-belit dan rumit.

Masalahnya bukan hanya pada sedikitnya curah hujan atau perubahan iklim semata, meskipun kedua faktor tersebut sangat berpengaruh. Masalah utamanya adalah warga Palestina tidak memiliki kebebasan untuk mengelola air mereka sendiri, maupun hak untuk merencanakan masa depan air mereka secara mandiri. Banyak desa di Palestina menghadapi musim panas yang keras dengan penurunan atau pemutusan pasokan air, sementara proyek-proyek pengembangan jaringan atau pembangunan tangki penampungan air terus disandera oleh persetujuan Israel, khususnya di Area C yang mencakup sebagian besar wilayah Tepi Barat.

Kendali ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang paling mendasar. Air adalah sumber daya bersama dan hak asasi manusia, tetapi dalam realitas Palestina, ia dikelola dengan logika kekuatan: siapa yang menguasai tanah, menguasai cekungan airnya; dan siapa yang menguasai keran air, dapat memaksakan batas-batas kelangsungan hidup masyarakatnya.

Cekungan Air Tepi Barat di Bawah Eksploitasi Berlebihan

Tepi Barat sangat bergantung pada Cekungan Air Pegunungan (Mountain Aquifer), sebuah sistem air tanah yang membentang di berbagai wilayah Tepi Barat. Namun, Israel menguasai porsi terbesar dari air tersebut, baik melalui perusahaan air Israel maupun melalui sumur-sumur yang melayani pemukiman. Sebaliknya, pembatasan yang sangat ketat diberlakukan terhadap warga Palestina dalam mengebor sumur baru atau memperdalam sumur lama, meski ketika produktivitasnya menurun atau rusak akibat kekeringan dan eksploitasi berlebihan.

Penderitaan ini tidak hanya terbatas pada kuantitas air yang tersedia per kapita, tetapi juga mencakup ketimpangan yang mencolok dalam distribusinya. Pemukiman-pemukiman zionis yang dibangun secara ilegal di atas tanah Palestina umumnya mendapatkan pasokan air yang teratur untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian, sementara komunitas Palestina di dekatnya terpaksa mengangkut air menggunakan truk tangki. Air yang diangkut ini jauh lebih mahal dan kurang stabil, yang semakin melipatgandakan beban bagi keluarga miskin, petani, dan peternak.

Dan ketika pendudukan menghancurkan tangki penampungan air hujan atau menyita truk tangki air di Lembah Yordan dan wilayah peternakan, mereka tidak hanya menghancurkan sebuah fasilitas. Mereka sedang menargetkan kemampuan warga Palestina untuk bertahan (sumud) di tanah mereka, dan secara bertahap mendorong mereka ke arah pengusiran paksa. Oleh karena itu, membela hak atas air berarti membela keberadaan Palestina itu sendiri, bukan sekadar berkas layanan publik yang terpisah dari perjuangan atas tanah dan kedaulatan.

Gaza: Air Tercemar dan Blokade yang Memperparah Bencana

Di Jalur Gaza, tragedi ini tampak jauh lebih parah. Wilayah ini sangat bergantung pada akuifer pesisir yang selama bertahun-tahun mengalami eksploitasi berlebihan, serta intrusi air laut dan pencemaran. Di tengah pengepungan Israel yang mencekik, pengolahan air dan pembaruan stasiun desalinasi serta sanitasi menjadi tugas yang sangat berat, karena masuknya peralatan, bahan bakar, dan suku cadang terus-menerus tunduk pada pembatasan Israel.

Perang dan serangan berulang telah memperburuk situasi ini ke tingkat yang mematikan. Pemboman yang menargetkan jaringan air, stasiun pompa, dan jalur listrik tidak hanya mengganggu layanan pada saat serangan, tetapi juga menciptakan rangkaian krisis yang meluas ke rumah sakit, toko roti, pusat penampungan, dan rumah-rumah penduduk. Ketika pompa air berhenti beroperasi akibat pemadaman listrik atau kekurangan bahan bakar, masalah ini tidak lagi sekadar tentang kenyamanan sehari-hari, melainkan berubah menjadi ancaman langsung terhadap kesehatan dan nyawa.

Banyak warga Gaza terpaksa bergantung pada air desalinasi komersial atau air yang diangkut dalam tangki, di tengah keraguan yang terus-menerus mengenai kualitasnya dan kemampuan mereka untuk menanggung biayanya. Risiko penyakit yang terkait dengan air tercemar semakin meningkat, terutama bagi anak-anak, pengungsi, dan lansia. Dalam kondisi pengungsian massal, mendapatkan jumlah air yang cukup untuk minum dan kebersihan pribadi menjadi tantangan harian yang seharusnya tidak dapat diterima di negara mana pun di dunia.

Krisis air di Gaza tidak dapat dipisahkan dari pengepungan. Desalinasi membutuhkan energi, bahan operasional, dan pemeliharaan yang berkelanjutan, dan semua itu berubah menjadi alat tekanan di bawah blokade. Kemudian, narasi Israel datang untuk mereduksi bencana ini sekadar sebagai kelemahan infrastruktur, sambil mengabaikan fakta bahwa upaya membangun kembali dan mengembangkan infrastruktur tersebut terus-menerus dihukum, dihambat, dan ditargetkan.

Dari Oslo Menuju Ketergantungan yang Dipaksakan

Pengaturan air dalam Perjanjian Oslo telah melembagakan realitas transisi yang tidak pernah berakhir, dan memberikan Israel kewenangan luas untuk menggagalkan segala bentuk pembangunan mandiri Palestina. Hak-hak air Palestina diperlakukan sebagai berkas yang ditunda untuk dinegosiasikan, sementara pendudukan terus memperluas kendali faktualnya atas tanah, sumur, dan sumber daya. Dengan demikian, yang bersifat sementara berubah menjadi struktur ketergantungan yang permanen.

Ketergantungan ini terlihat dari keharusan pihak-pihak Palestina untuk membeli air dari perusahaan Israel yang sama yang justru diuntungkan dari penguasaan atas cekungan air Palestina. Pembelian ini mungkin dapat meredam sebagian kebutuhan pada periode tertentu, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, hal ini justru mengukuhkan hubungan yang tidak adil, di mana rakyat yang berada di bawah pendudukan menjadi konsumen dari sumber daya yang seharusnya menjadi hak asli mereka.

Hal ini tidak berarti bahwa otoritas lokal dibebaskan dari kewajibannya. Mengurangi kebocoran dalam jaringan, melindungi sumber air dari pencemaran, mengembangkan sistem penampungan air hujan, dan meningkatkan pengawasan kualitas air, semuanya adalah langkah-langkah yang diperlukan. Namun, dampaknya akan tetap terbatas selama Israel memegang kekuasaan untuk melarang, menghancurkan, dan mengontrol kuantitas. Kebutuhan akan perbaikan internal tidak boleh dijadikan dalih untuk menutupi tanggung jawab utama pendudukan.

Pertanian Palestina Menghadapi Kekeringan

Petani Palestina adalah salah satu pihak pertama yang membayar mahal atas kendali terhadap air. Pertanian membutuhkan pasokan yang dapat diprediksi, bukan kuantitas yang terputus-putus, harga yang berfluktuasi, dan izin yang tertunda. Di Lembah Yordan, Massafer Yatta, dan wilayah luas di Tepi Barat, para petani dan peternak menghadapi pembatasan terhadap sumur, kolam, dan jaringan irigasi, bersamaan dengan perluasan permukiman yang merebut tanah subur dan sumber daya di sekitarnya.

Akibatnya bukan hanya penurunan hasil panen tertentu, melainkan pukulan terhadap ekonomi pedesaan dan penyusutan kemampuan keluarga untuk bertahan hidup. Ketika sebuah keluarga tidak mampu mengairi tanahnya atau memberi minum ternaknya, mereka menjadi semakin rentan terhadap kebijakan pengusiran. Oleh karena itu, setiap tangki air yang dihancurkan, setiap sumur yang ditutup, dan setiap jalur pipa yang dicegah, membawa makna politik yang melampaui nilai teknisnya.

Apa yang Dibutuhkan untuk Merebut Kembali Hak atas Air?

Merebut kembali hak atas air memerlukan jalur politik, hukum, dan lapangan yang terintegrasi. Langkah awalnya adalah menyebut realitas ini dengan namanya yang sebenarnya: tidak ada krisis air Palestina yang terpisah dari pendudukan, melainkan ada kendali Israel yang sistematis atas sumber daya Palestina. Memberikan keadilan bagi warga Palestina mengharuskan dihentikannya penghancuran dan pembatasan terhadap fasilitas, dijaminnya kebebasan akses ke cekungan air dan mata air, dilindunginya infrastruktur sipil dari penargetan, dan diakhirinya diskriminasi dalam distribusi air antara warga Palestina dan pemukim zionis.

Di lapangan, masyarakat lokal membutuhkan dukungan untuk proyek-proyek penyimpanan, penampungan air, pengolahan pencemaran, dan perbaikan jaringan, terutama di wilayah-wilayah yang terpinggirkan. Namun, proyek-proyek ini tidak boleh dipasarkan sebagai pengganti hak kedaulatan. Sebuah tangki mungkin dapat menyelamatkan sebuah keluarga hari ini, dan sebuah kolam penampungan mungkin dapat meringankan krisis di sebuah desa, tetapi keadilan yang sejati baru dimulai ketika warga Palestina mampu mengelola air mereka sendiri tanpa izin dari penjajah.

Air di Palestina bukanlah sekadar detail teknis di pinggiran berita. Ia merupakan ujian yang jelas bagi keadilan internasional dan kredibilitas siapa pun yang berbicara tentang hak asasi manusia. Dan di antara sumur yang dilarang untuk digali oleh pendudukan dan keran yang mengering di Gaza, tekad Palestina untuk tetap hidup di atas tanah mereka tetap lebih kokoh daripada segala upaya untuk mengubah kehausan menjadi takdir.

24 September 2026  

Pusat Informasi Palestina

https://palinfo.com/news/2026/09/24/1118950/