Analisa Intelijen AS: Israel Menghadapi Risiko Perang Saudara dan Keruntuhan Institusi Negara Entitas pendudukan Israel sedang menghadapi sa...
Analisa Intelijen AS: Israel Menghadapi Risiko Perang Saudara dan Keruntuhan Institusi Negara
Entitas pendudukan Israel sedang menghadapi salah satu fase internal yang paling bergejolak, ditandai dengan meningkatnya perpecahan politik, ekonomi, dan sosial, serta akumulasi dampak dari perang yang berkelanjutan. Polarisasi semakin tajam terkait dinas militer dan masa depan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Di tengah kondisi ini, sebuah penilaian rahasia yang disusun oleh Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) memperingatkan kemungkinan "Israel" terjerumus ke dalam konflik sipil atau bahkan keruntuhan institusi negara.
Situs Drop Site News mengungkapkan bahwa penilaian tersebut, yang disusun oleh unit "Red Cell" (Sel Merah) badan intelijen tersebut pada Agustus lalu dengan judul "Retakan dari Dalam" (Cracking from Within), menyimpulkan bahwa serangkaian krisis yang terjadi secara bersamaan dapat mendorong entitas pendudukan ini ke dalam fase ketidakstabilan internal yang sulit dibendung.
Menurut dua sumber Amerika Serikat yang telah melihat isi penilaian tersebut dan berbicara kepada situs tersebut, unit "Red Cell" menyusun laporan ini berdasarkan kombinasi informasi yang tersedia untuk umum dan data intelijen AS. Sementara itu, CIA belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait hal ini.
Satu Percikan Api
Menurut penilaian tersebut, risiko-risiko ini bertepatan dengan mendekatnya pemilihan umum Israel yang dijadwalkan pada 27 Oktober, di tengah krisis ekonomi, lonjakan signifikan dalam pengeluaran militer, terus berlanjutnya pemanggilan pasukan cadangan, dan meningkatnya perselisihan mengenai pembebasan kaum Yahudi Haredi (Ultra-Ortodoks) dari wajib militer. Hal ini diperparah oleh meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, serta konflik politik yang kian memanas seputar masa depan Netanyahu.
Seorang sumber di kalangan intelijen AS mengatakan kepada Drop Site News bahwa kesimpulan laporan tersebut "bukanlah sekadar asumsi fiktif". Ia menekankan bahwa perpecahan yang semakin dalam di dalam masyarakat Israel, yang bertepatan dengan momentum pemilihan umum, membuat kemungkinan meletusnya konflik internal yang nyata sebagai sebuah skenario yang harus ditanggapi dengan sangat serius.
Penilaian ini menempatkan isu wajib militer di garis depan retakan internal tersebut. Ketidakpuasan di kalangan tentara cadangan dan keluarga mereka terus meningkat akibat bertahun-tahun dipanggil berulang kali untuk bertugas, sementara di sisi lain, pembebasan wajib militer bagi sebagian besar kaum Yahudi Haredi terus berlanjut.
Penolakan kaum Haredi terhadap wajib militer ini tidak berkaitan dengan penentangan mereka terhadap perang yang dilakukan pendudukan, melainkan didasari oleh pandangan agama yang menganggap dinas militer mengancam gaya hidup religius dan studi Taurat mereka. Namun, berlanjutnya pembebasan ini di tengah mobilisasi militer yang berkepanjangan telah mengubahnya menjadi sumber ketegangan yang terus memanas di dalam masyarakat Israel.
Perang Berkepanjangan.. Masyarakat yang Semakin Terpecah
Penilaian tersebut menunjukkan bahwa bertahun-tahun perang di Gaza, Lebanon, dan Iran telah meninggalkan dampak yang mendalam di dalam masyarakat Israel. Hal ini terlihat jelas dengan kembalinya para tentara cadangan dari garis depan setelah masa tugas yang panjang, di mana banyak dari mereka menderita dampak psikologis dan trauma akibat perang.
Secara paralel, tekanan ekonomi terhadap keluarga-keluarga Israel semakin memburuk seiring dengan meningkatnya biaya hidup dan harga bahan pangan. Menurut laporan tersebut, biaya pangan, termasuk buah-buahan dan sayuran segar, telah meningkat sebesar 9,5% selama dua tahun terakhir.
Manifestasi krisis ini tidak berhenti pada sektor ekonomi dan wajib militer. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa oposisi terhadap Netanyahu tidak serta-merta mencerminkan penolakan terhadap kebijakan pendudukan terhadap warga Palestina, melainkan lebih berfokus pada cara ia mengelola perang, serta tanggung jawab politiknya atas kegagalan keamanan yang terjadi pada 7 Oktober.
Di sisi lain, partai-partai Zionis yang menentang Netanyahu juga menghadapi perpecahan internal mengenai kepemimpinan dan bentuk koalisi mendatang. Sementara itu, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa baik kubu Netanyahu maupun kubu oposisi sama-sama kesulitan untuk mengamankan 61 kursi, yang merupakan jumlah minimum yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.
Netanyahu di Pusat Krisis
Penilaian ini menempatkan upaya Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai salah satu faktor yang dapat memperparah ketegangan politik dan konstitusional, terutama di tengah terpecahnya masyarakat politik dan ketidakmampuan kubu-kubu yang bersaing untuk menghasilkan mayoritas yang stabil.
Menurut laporan tersebut, bertemunya perpecahan politik dengan meningkatnya jumlah veteran bersenjata yang mengalami trauma psikologis akibat perang dapat menciptakan lingkungan yang sangat sensitif. Dalam kondisi seperti ini, satu peristiwa kecil saja sudah cukup menjadi percikan api yang memicu konflik internal berskala besar.
Penilaian tersebut juga memperingatkan bahwa berlanjutnya isolasi internasional "Israel" dan menurunnya dukungan terhadapnya, termasuk dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri, dapat menambah beban tekanan strategis dan ekonomi pada krisis internal yang sedang dihadapinya.
Laporan ini juga menyoroti bahwa transformasi "Israel" yang semakin menjadi negara yang dikucilkan secara internasional dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada melemahnya negara tersebut. Hal ini terjadi di saat kritik terhadap besarnya dukungan politik dan militer yang diberikan kepada pendudukan semakin meningkat di kalangan institusi keamanan dan intelijen AS.
Menurunnya Dukungan Amerika Serikat
Hal ini sejalan dengan penilaian intelijen AS lainnya yang menyebutkan bahwa para pejabat Israel meyakini konsensus politik Amerika Serikat yang selama ini menjadi landasan kemitraan dengan "Israel" sedang mengalami kemunduran. Akibatnya, ketergantungan terus-menerus pada miliaran dolar bantuan militer AS mungkin akan menjadi semakin sulit dipertahankan secara politik.
Laporan tersebut juga mengutip hasil jajak pendapat dari Pew Research Center yang menunjukkan bahwa pada musim semi, 60% warga Amerika Serikat memandang "Israel" secara negatif, meningkat dari 53% pada tahun sebelumnya.
Seorang sumber mengatakan kepada Drop Site News bahwa terdapat "frustrasi yang mendalam" di kalangan komunitas intelijen AS terkait besarnya sumber daya politik dan militer yang dikerahkan untuk mendukung "Israel". Mereka menilai bahwa berlanjutnya perang beserta segala dampak ikutannya semakin memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis di dalam negeri Amerika Serikat.
Skenario Keruntuhan
Penilaian ini tidak hanya sekadar memetakan faktor-faktor perpecahan, tetapi juga berusaha memproyeksikan bagaimana tekanan-tekanan ini dapat berinteraksi dan saling memperburuk jika krisis internal semakin memburuk.
Di antara skenario yang dibahas adalah kemungkinan mundurnya perusahaan-perusahaan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) asing beserta investasi atau karyawan mereka dari "Israel". Hal ini akan semakin melemahkan perekonomian yang sejatinya sudah berada di bawah tekanan besar.
Penilaian tersebut juga memperkirakan bahwa kondisi kekacauan internal ini dapat mendorong pemerintah-pemerintah di kawasan untuk mempertimbangkan kembali nilai politik dan strategis dari memperdalam hubungan serta normalisasi dengan pendudukan. Selain itu, ada kemungkinan gerakan-gerakan perlawanan, termasuk Hamas dan Hizbullah, akan memanfaatkan setiap celah kelemahan internal tersebut.
Menurut sumber-sumber yang berbicara kepada Drop Site News, penilaian intelijen AS tersebut secara eksplisit menggunakan istilah "konflik sipil" (civil war). Hal ini mengindikasikan bahwa skenario yang diajukan tidak hanya terbatas pada gangguan politik atau protes sesaat, melainkan membahas kemungkinan perpecahan yang terakumulasi berubah menjadi konfrontasi internal berskala lebih luas.
Penilaian ini menyimpulkan bahwa citra kekuatan militer dan intelijen yang telah berusaha dipantapkan oleh pendudukan selama beberapa dekade sejatinya menyembunyikan kontradiksi ekonomi, politik, dan sosial yang terakumulasi. Kekuatan militer saja mungkin tidak akan mampu membendungnya, terutama di tengah berlanjutnya perang, memburuknya perpecahan internal, dan menurunnya dukungan dari luar.
Dengan demikian, penilaian AS ini menempatkan pendudukan di hadapan sebuah paradoks yang mencolok: sebuah negara yang memiliki gudang senjata militer dan intelijen yang sangat besar, namun pada saat yang sama menghadapi retakan internal yang semakin dalam. Hal ini dapat membuat risiko keruntuhan kali ini justru datang dari dalam negeri, bukan dari front eksternal.
6 Oktober 2026
Pusat Informasi Palestina
https://palinfo.com/news/2026/10/06/1120058/
.jpeg)
COMMENTS