Partai Hijau Inggris Mengguncang Lanskap Politik dengan Sikap Belum Pernah Ada Sebelumnya terhadap Zionisme dan Palestina

Partai Hijau Inggris Mengguncang Lanskap Politik dengan Sikap Belum Pernah Ada Sebelumnya terhadap Zionisme dan Palestina Partai Hijau (Gree...

Partai Hijau Inggris Mengguncang Lanskap Politik dengan Sikap Belum Pernah Ada Sebelumnya terhadap Zionisme dan Palestina

Partai Hijau (Green Party) di Inggris dan Wales memicu perdebatan politik yang luas, baik di dalam maupun luar negeri, setelah mengadopsi keputusan yang mendefinisikan Zionisme sebagai salah satu bentuk rasisme. Keputusan ini juga menyatakan partai tersebut sebagai kekuatan politik yang menentang Zionisme, sekaligus mendukung pembentukan satu negara Palestina yang demokratis di seluruh wilayah Palestina bersejarah. Langkah ini memicu perpecahan di internal partai serta memancing reaksi keras yang terus meningkat dari Israel, Inggris, dan komunitas internasional.

Keputusan yang disahkan dalam konferensi tahunan partai di kota Brighton dengan perolehan suara 1.022 berbanding 813 ini, menjadi sorotan utama pers Inggris pada hari Selasa. Hal ini terjadi di saat partai tengah berupaya meredam dampak politisnya, terutama setelah empat dari lima anggota parlemen (MP) partainya menyatakan penolakan terhadap keputusan tersebut. Selain itu, pemimpin partai, Zack Polanski, dilarang memasuki Israel akibat keputusan ini.

Keputusan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Zionisme, sebagai sebuah ideologi yang mendukung pembentukan negara kebangsaan Yahudi, akan diperlakukan sebagai salah satu bentuk rasisme. Selain itu, partai ini juga memasukkan ke dalam kebijakannya dukungan terhadap pembentukan "satu negara Palestina yang demokratis" di seluruh wilayah Palestina bersejarah, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Langkah ini menandai pergeseran sikap yang sangat mencolok dari sebuah partai politik utama di Inggris. Diskusi di internal Partai Hijau tidak lagi sekadar berkutat pada kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel atau seruan untuk menghentikan perang di Gaza, melainkan telah melangkah lebih jauh untuk mempertanyakan hakikat proyek Zionis itu sendiri, serta bentuk negara dan solusi politik yang tepat untuk konflik ini.

Perpecahan di Internal Partai Hijau

Hasil pemungutan suara tersebut memperlihatkan besarnya perpecahan di dalam partai. Empat dari lima anggota parlemen mereka, yaitu Sian Berry, Carla Denyer, Adrian Ramsay, dan Ellie Chowns, secara terbuka menyatakan tidak mendukung keputusan tersebut. Sementara itu, anggota parlemen kelima, Hannah Spencer, belum menyatakan sikap yang jelas.

Adapun Zack Polanski, yang saat itu tengah menjalankan kampanye pemilihan di daerah pemilihan Holborn dan St Pancras, tidak ikut serta dalam pemungutan suara tersebut. Namun, ia kemudian menghadapi tekanan yang semakin besar terkait sikapnya terhadap keputusan ini.

Dalam upaya meredam krisis, Polanski menegaskan bahwa partainya harus melindungi hak-hak warga Palestina dan hak-hak warga Yahudi di Inggris secara setara. Ia menekankan bahwa antisemitisme dan kritik terhadap negara Israel adalah dua hal yang berbeda, dan mencampuradukkan keduanya justru akan merugikan komunitas Yahudi itu sendiri.

Ia menyatakan bahwa gerakan politiknya tidak akan mentolerir pengucilan terhadap siapa pun karena latar belakang agama atau afiliasi komunitasnya, seraya menegaskan keinginannya agar semua orang merasa aman dan diterima di dalam partai.

Dalam sebuah pernyataan bersama, Polanski dan kelima anggota parlemen partai tersebut menegaskan kembali komitmen mereka terhadap hak asasi manusia, serta penentangan mereka terhadap "genosida, pembersihan etnis, apartheid, dan pendudukan yang ilegal". Mereka juga memastikan akan terus mengkritik kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu dan mendukung hak-hak Palestina.

Penolakan Amandemen untuk Melindungi Anggota Zionis

Perdebatan tidak hanya berkisar pada substansi keputusan tersebut. Anggota partai juga menolak usulan amandemen yang seharusnya mengklarifikasi bahwa keputusan ini tidak dapat digunakan untuk menekan atau menghukum anggota partai hanya karena keanggotaan mereka di sinagoge atau organisasi Yahudi yang mendefinisikan diri mereka sebagai Zionis.

Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan tokoh-tokoh Yahudi di dalam partai, terutama Vivian Lichtenstein, Ketua "Yahudi Hijau" (Jewish Greens). Ia menyatakan sedang mempertimbangkan untuk keluar dari partai, dengan alasan bahwa keputusan ini berpotensi memperdalam perpecahan dan memicu tuduhan rasisme terhadap organisasi-organisasi Yahudi yang juga bekerja sama dengan warga Palestina dan menentang pendudukan.

Selain itu, Sandy Roffman, mantan Ketua Amnesty International di Inggris, juga mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Hijau menyusul keputusan ini. Ia menilai partai tersebut tidak lagi menangani kekhawatiran terkait bias dan diskriminasi di dalam jajaran internalnya secara memadai.

Israel Melarang Masuk Polanski

Dampak dari keputusan ini dengan cepat melampaui batas-batas Inggris. Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan larangan masuk bagi Zack Polanski ke Israel, dengan alasan bahwa keputusan partai tersebut menyangkal hak bangsa Yahudi untuk menentukan nasib sendiri.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa, menurut pandangan mereka, keputusan tersebut memberikan legitimasi terhadap perjuangan bersenjata melawan Israel dan menyerukan pembentukan negara Palestina "dari sungai hingga ke laut" (dari Sungai Yordan hingga Laut Tengah), yang oleh Tel Aviv dianggap sebagai seruan untuk mengakhiri keberadaan Israel.

Polanski, yang beragama Yahudi, tidak mundur dari pembelaannya terhadap hak-hak Palestina. Namun, ia juga berupaya memisahkan antara penentangan terhadap Zionisme dengan antisemitisme (kebencian terhadap Yahudi), seraya menegaskan bahwa partainya harus tetap menjadi ruang yang aman bagi komunitas Yahudi maupun Palestina.

Perselisihan Merembet ke Partai-Partai Hijau Eropa

Penolakan tidak hanya datang dari Israel atau kekuatan politik di Inggris. Keputusan ini juga memicu keraguan dan keberatan di dalam gerakan Partai Hijau Eropa itu sendiri.

Partai-partai Hijau di Eropa menuntut pimpinan Partai Hijau Inggris dan Wales untuk mengklarifikasi sikap mereka, mengingat adanya perbedaan yang jelas antara keputusan di Inggris dengan posisi resmi gerakan Partai Hijau Eropa yang masih mendukung solusi dua negara.

Surat kabar The Guardian sebelumnya telah menyoroti bahwa keputusan ini menempatkan partai tersebut di hadapan krisis yang melampaui perselisihan internalnya, terutama setelah mereka mulai menghadapi kritik dari partai-partai Hijau Eropa lainnya terkait sifat sikap baru mereka terhadap Zionisme dan bentuk negara Palestina.

Washington Turun Tangan dalam Krisis Ini

Krisis ini semakin memanas dengan masuknya pemerintah Amerika Serikat ke dalam perdebatan. Surat kabar The Times melaporkan bahwa Amerika Serikat berencana mengajukan protes resmi kepada pemerintah Inggris terkait sikap yang diambil oleh Partai Hijau.

Surat kabar tersebut mengutip Yehuda Kaploun, Utusan Khusus Presiden AS untuk Memantau dan Memerangi Antisemitisme, yang mengkritik keputusan tersebut. Ia menilai keputusan itu secara tidak proporsional menargetkan Israel jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Palestina Berubah Menjadi Poros Konflik dalam Politik Inggris

Perkembangan terbaru ini mencerminkan semakin besarnya peran isu Palestina dalam politik Inggris. Isu ini telah bertransformasi dari sekadar berkas kebijakan luar negeri menjadi masalah yang secara langsung memengaruhi identitas partai, program kerja, dan dinamika elektoral mereka.

Sikap Partai Hijau ini muncul di saat partai-partai politik Inggris tengah berusaha menghadapi tekanan publik dan politik yang semakin meningkat terkait perang di Gaza. Sikap terhadap Israel dan Palestina kini telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam diskusi elektoral dan intra-partai, khususnya di kalangan pemilih muda dan kalangan kiri di Inggris.

Di saat yang sama, krisis di Partai Hijau mengungkap batasan dari pergeseran ini. Sementara para pendukung keputusan tersebut berpendapat bahwa ini merupakan ekspresi penolakan terhadap pendudukan dan kebijakan pemerintah Israel, serta dukungan yang jelas bagi hak-hak Palestina, para penentangnya berargumen bahwa keputusan ini mencampuradukkan antara kritik terhadap Israel dan Zionisme dengan penargetan terhadap orang Yahudi, yang pada akhirnya memicu perpecahan di dalam partai itu sendiri.

Di antara kedua kutub pandangan ini, Partai Hijau kini menghadapi ujian politik yang besar: bagaimana mempertahankan sikap progresifnya dalam mendukung hak-hak Palestina dan menentang pendudukan, sekaligus mencegah sikap tersebut berubah menjadi sumber perpecahan internal atau memicu tuduhan antisemitisme.

Namun, yang pasti adalah pemungutan suara ini tidak lagi sekadar urusan internal partai. Keputusan ini telah mendorong isu Palestina ke posisi yang lebih sentral dalam wacana politik Inggris, memicu konfrontasi langsung dengan Israel, serta membuka diskusi yang lebih luas di dalam gerakan Partai Hijau Eropa dan bahkan di Washington, mengenai batasan sikap terhadap Zionisme dan masa depan konflik Palestina-Israel.

6 Oktober 2026  

Pusat Informasi Palestina

https://palinfo.com/news/2026/10/06/1120072/