Tahanan Palestina Pasca 7 Oktober.. Peningkatan Kekejaman Tanpa Batas

Tahanan Palestina Pasca 7 Oktober.. Peningkatan Kekejaman Tanpa Batas Pertanyaan yang muncul terkait jumlah tahanan Palestina setelah tiga t...

Tahanan Palestina Pasca 7 Oktober.. Peningkatan Kekejaman Tanpa Batas

Pertanyaan yang muncul terkait jumlah tahanan Palestina setelah tiga tahun berlalunya 7 Oktober tidak lagi hanya terbatas pada angka dan vonis hukuman mereka. Kondisi kelangsungan hidup mereka di dalam penjara kini telah menjadi inti pembicaraan. Di antara penyiksaan, kelaparan, dan penyangkalan akses pengobatan, lembaga-lembaga HAM Palestina, Israel, dan internasional telah mendokumentasikan transformasi yang luas dalam sistem penahanan. Hal ini bertepatan dengan pemblokiran pengawasan, perluasan penahanan tanpa pengadilan, dan kemudian disahkannya undang-undang yang memperluas penggunaan hukuman mati.

Menjelang peringatan tahun ketiga, lembaga-lembaga tahanan Palestina mengumumkan gugurnya 92 tahanan yang telah diketahui identitasnya. Jumlah ini mewakili sekitar 28% dari total syuhada gerakan tahanan yang tercatat sejak tahun 1967. Ini adalah jumlah berdasarkan nama-nama yang telah teridentifikasi, bukan statistik akhir dari semua orang yang gugur di dalam penjara, mengingat lembaga-lembaga tersebut menegaskan bahwa informasi mengenai nasib para tahanan dari Jalur Gaza masih terus disembunyikan.

Menghancurkan Syarat-Syarat Kehidupan

Pelanggaran di dalam penjara pendudukan tidak dimulai pada Oktober 2023, namun apa yang terjadi setelahnya membawa perubahan dalam skala dan cara pengelolaannya, menurut laporan HAM. Pada Agustus 2024, organisasi HAM Israel, B'Tselem, menerbitkan laporan berjudul "Selamat Datang di Neraka", yang didasarkan pada kesaksian 55 pria dan wanita Palestina yang dibebaskan dari penjara dan pusat penahanan, sebagian besar tanpa dakwaan apa pun.

Laporan tersebut mengaitkan deklarasi keadaan darurat di penjara dengan kebijakan yang didorong oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Laporan ini mendokumentasikan pemukulan, penghinaan, perampasan hak tidur, kepadatan berlebih, pembatasan akses air dan mandi, serta perampasan kebutuhan dasar. Organisasi ini menyimpulkan bahwa kesamaan praktik di berbagai fasilitas mengungkapkan adanya kebijakan institusional, bukan sekadar pelanggaran terpisah yang dilakukan oleh individu.

Kekejaman dari transformasi ini terletak pada perluasannya ke dalam setiap detail kehidupan sehari-hari: tidur, makanan, kebersihan, pergerakan, dan pengobatan. Kerusakan tidak lagi terbatas pada sesi interogasi atau penggerebekan sel, melainkan lingkungan tempat tahanan hidup, menurut dokumentasi ini, telah menjadi sumber penderitaan yang terus-menerus.

Pada Januari 2026, B'Tselem kembali dengan laporan berjudul "Neraka di Bumi", yang didasarkan pada kesaksian baru dari 21 mantan tahanan Palestina. Laporan ini mendokumentasikan berlanjutnya kekerasan fisik dan psikologis, kelaparan yang disengaja, penyangkalan akses perawatan medis, dan kekerasan seksual. Menurut organisasi tersebut, hal ini menunjukkan kelanjutan dari pola yang telah diungkap dalam laporan pertama mereka.

Kelaparan dan Penyakit

Pengurangan jatah makanan adalah salah satu transformasi yang paling menonjol. Dalam ringkasan laporannya yang terbit tahun 2024, B'Tselem mengaitkan penurunan kuantitas dan kalori makanan dengan kebijakan yang dinyatakan secara terbuka oleh Menteri Ben-Gvir. Laporan ini menyampaikan kesaksian tentang kelaparan yang parah dan makanan berkualitas buruk, sebagian tidak dimasak dengan baik atau sudah kedaluwarsa. Selain masalah pangan, laporan ini juga mendokumentasikan penyangkalan akses terhadap perlengkapan kebersihan, air, dan mandi, yang menciptakan kondisi rentan terhadap penyebaran penyakit.

Dalam laporan tahunannya mengenai kinerja selama tahun 2025, organisasi HAM Israel "Dokter untuk Hak Asasi Manusia" (Physicians for Human Rights) menyatakan bahwa intervensi mereka telah mendorong Layanan Pemasyarakatan untuk mengambil langkah-langkah awal dalam menangani wabah kudis di antara para tahanan. Berkas ini mengungkap bagaimana kondisi penahanan beririsan dengan penyangkalan akses kesehatan: penyakit menyebar di lingkungan yang padat, sementara penanganannya membutuhkan pengobatan, kebersihan, dan perubahan kondisi tempat tinggal, bukan sekadar obat yang dipisahkan dari akar penyebab penularannya.

Adapun kasus kematian, organisasi tersebut mendokumentasikan dalam laporan tahun 2025 adanya indikator awal dari hasil otopsi, informasi medis, dan kesaksian pengacara, yang mencakup cedera kepala, pendarahan internal, dan patah tulang rusuk, di samping gizi buruk yang parah dan penyangkalan akses terhadap pengobatan penyelamat nyawa. Organisasi ini menyatakan bahwa data-data tersebut mengindikasikan adanya pola kekerasan dan kelalaian medis yang serius.

Penyiksaan yang Tak Berhenti

Dalam sebuah korespondensi PBB tertanggal 18 Maret 2026, para ahli PBB memaparkan informasi dan kesaksian mengenai pemukulan dengan benda keras dan popor senjata, shabeh (penggantungan), pengekangan yang menyakitkan, serta pemaksaan tahanan untuk bertahan dalam posisi yang melelahkan selama berjam-jam. Korespondensi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai insiden pemerkosaan, upaya pelecehan seksual, dan ancaman pelecehan seksual, yang menimpa baik pria maupun wanita.

Para ahli memperingatkan bahwa skala dan intensitas serangan tersebut mengindikasikan kelalaian serius dalam kewajiban untuk melindungi para tahanan, atau bahkan adanya kebijakan nyata yang mendorong, mentoleransi, dan melembagakan penyiksaan. Mereka menegaskan bahwa perang dan keadaan darurat tidak membenarkan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan.

Pentingnya kesaksian-kesaksian ini terletak pada fakta bahwa mereka mencakup tahap penangkapan, pemindahan, dan penahanan, bukan hanya interogasi semata. Artinya, bahaya tersebut mengiringi tahanan di berbagai tahapan.

Pada Mei 2026, Pelapor Khusus PBB untuk Masalah Penyiksaan, Alice Jill Edwards, memperingatkan bahwa langkah-langkah darurat yang diberlakukan setelah 7 Oktober telah mengekspos para tahanan Palestina pada penyiksaan, penahanan secara inkomunikado (terisolasi dari dunia luar), kondisi yang merendahkan, dan kematian yang berpotensi tidak sah secara hukum.

Setengah dari Para Tahanan Tanpa Dakwaan atau Pengadilan

Hingga awal Oktober 2026, jumlah tahanan mencapai sekitar 9.300 orang, di antaranya 91 wanita dan 350 anak-anak, menurut lembaga-lembaga tahanan. Jumlah ini mencakup 3.101 tahanan administratif dan 1.419 orang yang diklasifikasikan sebagai "kombatan tidak sah", termasuk tahanan dari Suriah dan Lebanon. Artinya, sekitar 49% dari mereka ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, menurut lembaga-lembaga tersebut.

Dalam penahanan administratif, penahanan dapat diperpanjang berdasarkan informasi rahasia yang tidak diberikan kepada tahanan atau pengacaranya dengan cara yang memungkinkan mereka untuk membantahnya.

B'Tselem sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa jumlah tahanan administratif mencapai 1.002 orang pada Maret 2023. Hal ini memperjelas bahwa instrumen ini sudah ada sebelum perang, dan kemudian penggunaannya meluas secara signifikan selama perang berlangsung.

Khusus untuk para tahanan dari Gaza, Amnesty International mendokumentasikan pada Juli 2024 adanya perluasan penggunaan undang-undang "kombatan tidak sah" untuk penahanan massal tanpa dakwaan atau pengadilan. Organisasi ini menyatakan bahwa amandemen yang menyusul Oktober 2023 telah memperpanjang periode penyangkalan terhadap jaminan hukum dan akses ke pengacara, yang pada gilirannya memfasilitasi penyiksaan, dan dalam beberapa kasus bahkan berujung pada penghilangan paksa.

Transformasi-transformasi ini diiringi oleh terputusnya salah satu jalur pengawasan kemanusiaan yang paling penting. Pada 9 September 2026, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) menegaskan bahwa mereka tidak dapat mengakses para tahanan di fasilitas penahanan Israel sejak Oktober 2023.

ICRC menjelaskan bahwa pada hari tersebut, tim mereka melakukan pertemuan teknis dan tur di sebagian fasilitas penahanan militer, tetapi tidak bertemu dengan tahanan mana pun dan tidak berkomunikasi langsung dengan para narapidana. Oleh karena itu, tur tersebut bukanlah dimulainya kembali kunjungan ke para tahanan, melainkan sekadar salah satu langkah dalam upaya untuk memulihkannya.

Berlanjutnya pemutusan akses ini berarti bahwa dokumentasi kondisi sangat bergantung pada kunjungan pengacara, kesaksian mantan tahanan, dan informasi medis yang tersedia. Sementara itu, keluarga-keluarga, khususnya di Gaza, tetap tidak berdaya untuk mendapatkan informasi yang teratur mengenai anak-anak mereka.

Hukuman Mati

Sejalan dengan apa yang terjadi di dalam penjara, wacana hukuman mati telah beralih dari seruan politik menjadi legislasi. Pada 30 Maret 2026, Knesset mengesahkan undang-undang yang memperluas kasus-kasus di mana hukuman mati dapat dijatuhkan dalam kerangka peradilan sipil dan militer.

Keesokan harinya, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, menyerukan pembatalannya, seraya memperingatkan bahwa perumusan undang-undang tersebut membuatnya dapat diterapkan secara hampir eksklusif terhadap warga Palestina.

Setelah tiga tahun, kekejaman yang terjadi di dalam penjara pendudukan tidak lagi hanya diukur dari jumlah tahanan semata, melainkan dari apa yang dirampas dari mereka setiap hari: makanan, pengobatan, dan martabat, hingga nyawa itu sendiri.

Di antara kesaksian penyiksaan, statistik para syuhada, dan pintu-pintu pengawasan yang tertutup, bukti-bukti terus menumpuk tanpa berubah menjadi perlindungan yang dapat menghentikan pelanggaran, atau akuntabilitas yang dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Dan itulah paradoks yang paling kejam: apa yang terjadi di balik jeruji besi telah terdokumentasi, tetapi dokumentasi tersebut tidak mencegah kelanjutannya. Selama budaya impunitas (kekebalan hukum) masih ada, jumlah korban syuhada akan terus terbuka, dan para tahanan tetap harus membayar dengan tubuh dan usia mereka sebagai harga dari penundaan keadilan.

7 Oktober 2026  

Pusat Informasi Palestina

https://palinfo.com/news/2026/10/07/1120253/