7 Oktober Bukan Awal dari Segalanya.. Ketika Satu Hari Digunakan untuk Melupakan Puluhan Tahun Pendudukan dan Pengepungan Sebelum 7 Oktober ...
7 Oktober Bukan Awal dari Segalanya.. Ketika Satu Hari Digunakan untuk Melupakan Puluhan Tahun Pendudukan dan Pengepungan
Sebelum 7 Oktober 2023 menjadi titik tumpu dalam narasi pembenaran perang bagi Israel, rakyat Palestina telah menghabiskan puluhan tahun di bawah pendudukan. Gaza sendiri telah menjalani hampir 20 tahun di bawah pengepungan, mengalami serangkaian perang yang merenggut ribuan nyawa syuhada, menghancurkan rumah-rumah secara luas, dan membesarkan generasi-generasi yang tumbuh di tengah penutupan perlintasan, penantian akan gelombang pemboman berikutnya, serta upaya mencari kebutuhan paling madasar untuk menjalani kehidupan yang layak.
Pada 6 Oktober 2023, Jalur Gaza bukanlah sebuah tempat yang menjalani kehidupan normal yang tiba-tiba terputus keesokan harinya. Krisisnya telah ada dan terdokumentasi dalam laporan-laporan resmi serta PBB bertahun-tahun sebelum serangan tersebut. Bahkan, beberapa laporan menegaskan bahwa wilayah ini akan menjadi tempat yang tidak layak huni bagi manusia dalam beberapa tahun ke depan akibat praktik dan kebijakan pendudukan.
Seiring dengan berlalunya tiga tahun penuh sejak dimulainya perang genosida, pertarungan dalam menarasikan sejarah konflik ini kembali mencuat ke permukaan. Apakah peristiwa yang terjadi harus dibaca sebagai awal yang terpisah dari segala yang mendahuluinya, ataukah sebagai satu mata rantai dalam sejarah panjang pendudukan, pengusiran paksa, dan pengepungan? Perbedaannya sangat mendasar, karena pemilihan titik awal akan menentukan apa yang masuk ke dalam narasi dan apa yang disingkirkan, serta siapa yang penderitaannya diakui dan siapa yang dihapus dari pandangan.
"Tidak Terjadi di Ruang Hampa"
Gerakan Hamas menyatakan bahwa 7 Oktober 2023 merupakan respons terhadap eskalasi pendudukan dan pelanggaran Israel terhadap warga Palestina, khususnya di Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa, di samping perluasan permukiman, perampasan tanah, pengepungan Jalur Gaza, dan terus berlanjutnya penahanan ribuan tahanan Palestina.
Dalam rekaman pengumuman operasi tersebut, Komandan Sayap Militer gerakan, Mohammed Deif, mengaitkan operasi ini dengan serangan terhadap Al-Aqsa, dan menyerukan pembebasan para tahanan serta penghentian perampasan tanah.
Dalam narasi para pemimpin gerakan, operasi ini dikaitkan dengan upaya untuk mengembalikan isu Palestina ke pusat perhatian internasional, serta memaksakan berkas para tahanan, pengepungan, dan penarikan mundur Israel ke dalam agenda penyelesaian apa pun di masa depan.
Pada 24 Oktober 2023, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan di depan Dewan Keamanan bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober "tidak terjadi di ruang hampa", seraya mengingatkan tentang 56 tahun pendudukan yang mencekik, perluasan permukiman, penghancuran rumah, pengusiran paksa, dan terkikisnya harapan akan solusi politik, merujuk pada pendudukan atas sisa wilayah Palestina pada tahun 1967.
Di tingkat Arab, Ratu Rania Al-Abdullah dalam sebuah wawancara dengan CNN pada 24 Oktober 2023, menolak penyajian konflik seolah-olah baru dimulai pada 7 Oktober. Ia menariknya kembali ke sejarah yang membentang selama 75 tahun penuh dengan kematian dan pengusiran paksa warga Palestina, seraya mengkritik ketimpangan respons internasional terhadap penderitaan warga sipil, dan menempatkan bias dalam penulisan sejarah sebagai bagian dari masalah yang lebih besar mengenai siapa yang berhak mendapatkan simpati dan pengakuan.
Pada 28 Februari 2024, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi juga menegaskan bahwa 7 Oktober tidak datang dari ruang hampa, dan mengaitkannya dengan akumulasi pelanggaran Israel.
Sementara itu, Perwakilan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, telah mengangkat masalah ini sejak 8 Oktober 2023. Ia menyatakan bahwa sejarah bagi sebagian politisi dan media hanya dimulai ketika warga Israel terbunuh, sementara warga Palestina telah menjalani tahun-tahun berturut-turut dalam pembunuhan, dan mereka telah berulang kali memperingatkan tentang konsekuensi dari budaya impunitas (kekebalan hukum).
Gaza Sebelum Perang.. Pengepungan yang Menghancurkan Detail Kehidupan
Pengucilan Gaza tidak dimulai pada tahun 2023. PBB menelusuri akar pembatasan pergerakan ini hingga awal tahun 1990-an, sebelum diperketat secara luas pada Juni 2007, menyusul kemenangan Gerakan Hamas dalam pemilihan legislatif dan kendali penuhnya atas detail pemerintahan di Jalur Gaza. Sejak saat itu, pengepungan darat, laut, dan udara mengendalikan pergerakan penduduk dan barang, serta akses terhadap pengobatan, pekerjaan, dan pasar.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) pada Juni 2022, disebutkan bahwa 1,3 juta orang di Gaza (atau 62% dari populasi saat itu) membutuhkan bantuan pangan. Tingkat pengangguran pada kuartal pertama tahun yang sama mencapai 46,6%, dan melonjak menjadi 62,5% di kalangan pemuda. Rata-rata pemadaman listrik pada tahun 2021 mencapai sekitar 11 jam per hari, dan 78% air yang disalurkan melalui jaringan pipa tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
Semua ini adalah indikator yang terdokumentasi sebelum perang, yang menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan bukanlah hasil dari peristiwa 7 Oktober semata. OCHA mengaitkan memburuknya layanan dan produksi dengan pembatasan pergerakan, masuknya peralatan, dan bahan bangunan, yang dampaknya semakin diperparah oleh putaran-putaran pertempuran.
Pembatasan ini juga merambah ke sektor kesehatan. Hingga penerbitan laporan tersebut pada Juni 2022, hanya 64% dari permohonan pasien untuk keluar guna mendapatkan perawatan khusus yang disetujui tepat waktu. Angka ini berkaitan dengan permohonan izin dan jadwal perawatan, bukan jumlah pasien yang meninggal, tetapi hal ini menggambarkan bagaimana birokrasi yang berbelit-belit telah memasuki jalur perawatan medis.
Ekonomi yang Terus-Menerus Terkuras
Biaya pengepungan melampaui hari-hari penutupan; ia merusak kemampuan masyarakat untuk berproduksi. UNCTAD dalam sebuah laporan tahun 2020 memperkirakan biaya ekonomi kumulatif dari penutupan jangka panjang dan operasi militer di Gaza selama periode 2007–2018 mencapai sekitar 16,7 miliar dolar AS.
Selama tahun-tahun tersebut, ekonomi wilayah ini tumbuh kurang dari 5% secara keseluruhan, dan kontribusinya terhadap ekonomi Palestina menyusut dari 31% menjadi 18%. Ini adalah kerugian ekonomi yang terukur, bukan sekadar kerusakan pada bangunan, yang mengungkap besarnya peluang, produksi, dan pendapatan yang hilang jauh sebelum perang 2023.
Dalam sebuah studi yang diterbitkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Gaza mencapai 45% pada tahun 2022, sementara proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional diperkirakan mencapai 53%.
Studi tersebut mengaitkan melebarnya kesenjangan dengan Tepi Barat pada isolasi yang berkepanjangan, pengepungan, dan perang yang berulang. Dengan demikian, jauh sebelum perang, struktur ekonomi yang ada sudah dalam kondisi kelelahan, bukan ekonomi stabil yang baru runtuh untuk pertama kalinya pada bulan Oktober.
Perang, Syuhada, dan Kerugian
Cukup dengan menengok kembali putaran-putaran pertempuran besar untuk menunjukkan apa yang dihapuskan oleh penyederhanaan sejarah. Dalam perang agresif pertama yang dimulai pada 27 Desember 2008 dan berlangsung hingga Januari 2009, OCHA mendokumentasikan gugurnya 1.383 warga Palestina, termasuk 333 anak-anak dan 114 perempuan, serta melukai lebih dari 5.300 orang.
Pada November 2012, perang kedua di Gaza mengakibatkan gugurnya 174 warga Palestina, menurut laporan PBB yang mengonfirmasi di antaranya terdapat 33 anak-anak dan 13 perempuan.
Adapun perang tahun 2014, berdasarkan angka yang disajikan OCHA merujuk pada Komisi Investigasi Internasional, telah merenggut 2.251 nyawa syuhada Palestina, termasuk 551 anak-anak dan 299 perempuan. Sebanyak 11.231 warga Palestina terluka, di antaranya 3.436 anak-anak, sementara jumlah pengungsi pada puncak perang mencapai sekitar setengah juta orang.
Perang tidak berakhir dengan berhentinya pemboman bagi mereka yang kehilangan rumah. UNRWA mendokumentasikan hancurnya lebih dari 12.600 unit hunian secara total dan kerusakan parah pada sekitar 6.500 unit lainnya. Sebanyak 118 fasilitas milik lembaga tersebut juga rusak, termasuk 83 sekolah dan 10 pusat kesehatan. Proses rekonstruksi pun berlangsung di tengah pengepungan yang sama, yang membatasi masuknya bahan dan peralatan yang diperlukan.
Dalam perang "Pedang Al-Quds" pada Mei 2021, komisi PBB mencatat gugurnya 261 warga Palestina, termasuk 67 anak-anak dan 41 perempuan, serta melukai lebih dari 2.200 orang. Jumlah pengungsi pada puncaknya mencapai 113.000 orang.
Pada Agustus 2022, jumlah korban dari putaran eskalasi saat itu mencapai 49 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak, dan 360 lainnya terluka. Dalam putaran lain yang terjadi antara 9–13 Mei 2023, 33 warga Palestina gugur sebagai syuhada, di antaranya 6 anak-anak.
Pawai Pulang (Great March of Return).. Babak Lainnya
Tingginya jumlah korban di Jalur Gaza tidak hanya terbatas pada serangan udara. Pada 30 Maret 2018, Pawai Pulang dan aksi pemecahan pengepungan dimulai di dekat pagar pembatas yang mengelilingi Gaza, untuk kembali menuntut hak kembali dan pencabutan pembatasan terhadap wilayah tersebut.
Sebuah komisi independen PBB menyelidiki pembunuhan terhadap 189 warga Palestina selama demonstrasi hingga akhir Desember 2018, dan menyimpulkan bahwa pasukan Israel menewaskan 183 di antaranya dengan tembakan peluru tajam. Komisi ini juga mencatat bahwa di antara para syuhada terdapat 35 anak-anak, 3 paramedis, dan 2 jurnalis, sementara 6.106 warga Palestina lainnya terluka oleh peluru tajam.
Komisi tersebut menyatakan memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa beberapa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menemukan bahwa demonstrasi tersebut bersifat sipil dan tidak membentuk kampanye militer.
Fakta-fakta ini mematahkan persepsi umum yang menyamakan kekerasan Zionis hanya dengan meletusnya perang. Pada tahun-tahun yang tidak menyaksikan serangan sebesat Oktober 2023, warga Palestina tetap dibunuh dan dilukai saat memprotes realitas pengepungan.
Di Antara Putaran Perang, Tidak Ada Perdamaian
Bahkan laporan berkala yang tidak membahas perang skala penuh mencatat terus berlanjutnya penggunaan kekuatan. Dalam laporan OCHA untuk periode 2–15 Mei 2023, tercatat pasukan pendudukan menembak dalam setidaknya sepuluh insiden di dekat pagar pembatas Gaza atau di lepas pantainya, semuanya terjadi sebelum eskalasi pada bulan tersebut, di samping penggusuran lahan di dalam wilayah tersebut. Meskipun tidak ada korban jiwa yang tercatat dalam insiden-insiden tersebut, hal ini mendokumentasikan terus berlanjutnya pemaksaan pembatasan akses melalui kekerasan.
Di Tepi Barat, militer Israel telah menewaskan 108 warga Palestina sejak awal tahun 2023 hingga 15 Mei, dibandingkan dengan 51 orang pada periode yang sama di tahun 2022. Pada bulan Juli, operasi militer di Jenin mengakibatkan gugurnya 12 warga Palestina, termasuk empat anak-anak, menurut laporan PBB yang mengonfirmasi data Kementerian Kesehatan Palestina. Semua ini terjadi sebelum 7 Oktober.
Konteks ini tidak hanya terbatas pada jumlah korban. Penarikan mundur Zionis dari dalam Gaza pada tahun 2005 tidak menjadikannya, dalam penilaian hukum Komite Internasional Palang Merah (ICRC), berada di luar pendudukan. Komite ini mengaitkan berlanjutnya status tersebut dengan elemen-elemen kendali efektif Israel, termasuk ruang udara, laut, dan perlintasan darat (kecuali perbatasan dengan Mesir). Ini adalah penilaian hukum yang dikaitkan dengan komite tersebut, yang menjelaskan mengapa sekadar menghapus permukiman tidak cukup untuk mengakhiri kewajiban kekuatan yang melakukan pendudukan.
Memulihkan Sejarah adalah Syarat untuk Memahami Apa yang Terjadi
Mengingat kembali fakta-fakta ini memperluas cakrawala pemahaman kita tentang apa yang terjadi, agar kehidupan warga Palestina tidak diabaikan, dan agar pendudukan tidak berubah menjadi detail sekunder dalam sebuah kisah yang baru dimulai ketika warga Israel terluka.
Pada akhirnya, perselisihan mengenai titik awal ini bukan hanya tentang sejarah semata, melainkan tentang siapa yang berhak hadir di dalamnya. Mereduksi kisah ini hanya pada 7 Oktober akan mengubah puluhan tahun pendudukan, pengepungan, perang, pengusiran paksa, dan pembunuhan menjadi sekadar catatan kaki, serta membuat warga Palestina muncul dalam narasi seolah-olah mereka tiba-tiba muncul dari ketiadaan ke dalam pemandangan.
Namun, fakta-fakta mengatakan hal yang berbeda. Ada pendudukan sebelum perang, ada pengepungan sebelum pemboman, ada korban sebelum 7 Oktober, dan ada peringatan berulang dari PBB tentang realitas yang bergerak menuju keruntuhan.
7 Oktober tidak terjadi tanpa konteks, sebagaimana apa yang terjadi setelahnya tidak dapat dipisahkan dari hari tersebut. Ini berarti menolak sejarah diubah menjadi alat yang selektif, di mana satu momen dihadirkan, sementara dekade-dekade penuh dihapus darinya.
Pertanyaan sesungguhnya bukanlah kapan perang terakhir dimulai, melainkan: Kapan kita mulai menghitung korban? Kapan pendudukan mulai masuk ke dalam narasi? Dan kapan pengepungan menjadi bagian dari kisah, alih-alih dihapus darinya?
Karena sejarah yang dimulai pada 7 Oktober akan berakhir pada narasi yang terpotong. Sebaliknya, sejarah yang dimulai sebelum tanggal tersebut menempatkan 7 Oktober pada tempat yang semestinya: sebuah peristiwa yang menentukan, tetapi bukan awal dari segalanya.
Dan di antara narasi yang dimulai pada satu hari, dengan sejarah yang membentang selama puluhan tahun, pertarungan atas ingatan tetap berlanjut. Apakah kita menceritakan apa yang benar-benar terjadi, ataukah kita memilih bagian dari sejarah yang memungkinkan kita untuk melupakan apa yang telah terjadi?
6 Oktober 2026
Pusat Informasi Palestina
https://palinfo.com/news/2026/10/06/1120131/
.jpeg)
%20.jpg)
COMMENTS