Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Para Pemimpin Imarah Islam

Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Para Pemimpin Imarah Islam; Kebuntuan Diplomatik atau Tekanan terhadap Kehidupan Rakyat? Oleh: Abu Mush...

Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Para Pemimpin Imarah Islam; Kebuntuan Diplomatik atau Tekanan terhadap Kehidupan Rakyat?

Oleh: Abu Mush'ab Al-Muhajir

Dewan Keamanan PBB kembali berpegang teguh pada resep lama yang telah terbukti mandul dan gagal oleh waktu, yaitu kebijakan "sanksi". Dengan dimasukkannya nama-nama tokoh sentral dalam pemerintahan tertinggi Imarah, di antaranya Mullah Muhammad Hasan Akhund, Mullah Abdul Ghani Baradar, Maulawi Amir Khan Muttaqi, dan Hidayatullah Badri, ke dalam daftar sanksi pembatasan internasional, awan konfrontasi sekali lagi menyelimuti ruang diplomasi yang sejatinya sudah diselimuti ketegangan.

Namun, terlepas dari sebutan-sebutan diplomatik ini, muncul pertanyaan mendasar: Siapa sasaran sebenarnya dari tekanan ini? Sementara sanksi diklasifikasikan di kalangan politik sebagai "alat tekan" untuk memengaruhi, realitas kehidupan justru membuktikan bahwa mata pisau pembatasan ini menyasar langsung stabilitas dan penghidupan sehari-hari rakyat, rakyat yang memiliki hak penuh atas kehidupan yang aman dan stabil. Dalam konteks ini, pernyataan Zabihullah Mujahid, juru bicara resmi pemerintah, datang untuk menegaskan kenyataan pahit ini dengan jelas; ia menganggap bahwa keputusan-keputusan ini melampaui sekadar sikap politik, hingga menjadi pelanggaran nyata terhadap hak-hak dasar warga negara yang mendapati diri mereka menjadi korban dari serangan sanksi pembatasan internasional ini.

Sejarah adalah guru yang tegas, dan pengalaman beberapa dekade terakhir membuktikan kepada kita bahwa menutup perbatasan bagi para diplomat, atau mengeringkan sumber-sumber transaksi keuangan, tidak pernah berhasil menggoyahkan kemauan politik sistem nasional mana pun. Bahkan, satu-satunya pencapaian dari pengulangan lingkaran setan ini hanyalah meningkatnya penderitaan rakyat dalam kehidupan sehari-hari mereka, melumpuhkan urat nadi ekonomi, dan memperumit simpul-simpul yang seharusnya bisa diuraikan melalui bahasa dialog. Bersikeras pada pendekatan ini tidak lain hanyalah memproduksi kembali sebuah kebuntuan diplomatik yang mahal bagi semua pihak.

Dan realitas yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa struktur politik di Afghanistan tidak dapat didefinisikan ulang melalui cetakan tekanan eksternal. Besarnya tekanan komprehensif dan belum pernah terjadi sebelumnya yang diberlakukan selama tahun-tahun terakhir merupakan bukti terbaik bahwa alat-alat paksa tidak hanya gagal mencapai tujuan para pembuatnya, tetapi juga menegaskan, tanpa keraguan sedikit pun, kesia-siaan jalan ini dan pemborosan waktu serta peluang vital bagi pertumbuhan kawasan.

Dan ketika cengkeraman diperketat pada para pejabat yang memegang kendali atas sumber daya nasional, politik luar negeri, dan manajemen ekonomi, maka secara praktis ini berarti memutus saluran komunikasi antara wilayah ini dengan dunia. Di dunia kontemporer kita yang saling terhubung, menutup pintu dialog merupakan kemunduran diplomatik yang berbahaya, yang meninggalkan kekosongan besar dalam sistem keamanan regional, dan merupakan pengucilan paksa yang sangat bertentangan dengan kebutuhan dunia saat ini akan saling pengertian dan kerja sama bersama.

Dan tidak boleh dilupakan bahwa stabilitas dan pembangunan di Timur dan Barat terkait erat dengan stabilitas di "Jantung Asia". Afghanistan, sebagai jembatan perdagangan dan jalur vital energi, memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kemakmuran ekonomi negara-negara tetangga dan kawasan secara keseluruhan. Dari sudut pandang ini, berurusan dengan Kabul bukanlah sekadar pilihan politik, melainkan sebuah kebutuhan strategis bagi semua aktor yang mencari keamanan berkelanjutan dan pasar yang makmur.

Kesimpulannya, kebijakan tekanan tidak pernah menciptakan solusi yang berkelanjutan, melainkan hanya berkontribusi dalam meninggikan tembok ketidakpercayaan. Kini saatnya bagi masyarakat internasional untuk mengadopsi visi yang realistis, meninggalkan model-model sanksi yang gagal terhadap para pemimpin politik dan ekonomi, dan sebagai gantinya memilih jalan "dialog yang konstruktif" dan kerja sama bilateral. Karena inilah satu-satunya cara untuk mencapai keseimbangan yang stabil dalam hubungan internasional, serta membuka cakrawala baru harapan dan pembangunan bagi kawasan dan dunia.

Majalah Al Somood Edisi 245

https://www.alsomood.af/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3/